Menanam dengan media Batang Pisang

Batang pisang biasanya dibuang setelah buahnya diambil , atau ketika ada hanya diperlukan untuk pasang wayang kulit, dengan sedikit kreatifitas batang pisang  banyak dimanfaatkan untuk bisa diolah . Buah ini adalah buah surga , baik bunga , daun , batang dan tongkol semua berharga , Selain itu juga batang dapat digunakan sebagai bahan untuk pupuk organik cair atau yang disebut MOL (mikro-organisme lokal) atau EM (effective microorganism).

pisangPengembangan media tanam yang mempertahankan kesuburan tanah sudah sangat jarang. Teknik pencangkulan yang berlebihan, termasuk pembajakan, telah mengurangi kesuburan tanah. Apalagi aplikasi roundup telah membunuh banyak mikroba penting dalam tanah. Pupuk kimia telah merusak dan menjadikan tanah mengalami ketergantungan pupuk.

Media tanam yang dibutuhkan untuk tumbuh tanaman telah berkembang dan beragam variasi sampai saat ini. Hal ini menjadi alternatif di tengah degradasi tanah akibat eksploitasi dan intensifikasi. Media tanam di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari rasa ingin tahu dari kebutuhan nutrisi yang tepat bagi tanaman di kala tanah telah terdegradasi dan mengembalikan kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Hidroponik, sebagai contoh, telah dipromosikan sebagai cara baru tanam yang tidak menggunakan tanah. Tanaman juga diberikan media lain yang dikembangkan seperti kerikil, pasir, sabut kelapa atau bahkan tanaman penyangga dalam larutan nutrisi.

Kulit pohon pisang dan batang bambu bisa menggantikan talang air untuk berkebun sayur, menanam jamur dll. Bahkan batang pisang memiliki keuntungan yang mengandung banyak pati sebagai sumber nutrisi tanaman dan berkembangnya mikroorganisme di dalamnya, sehingga batang pisang dapat menjadi media tanam yang pada akhirnya bisa menjadi kompos.

Pohon pisang juga memiliki senyawa penting seperti antrakuinon, saponin, dan flavonoid. Antrakuinon pada manusia bermanfaat untuk menyuburkan rambut. Peran senyawa dalam tanaman juga dapat mendorong pertumbuhan rambut akar yang berguna untuk membantu tanaman dalam menyerap nutrisi.

Batang pisang itu sendiri diketahui mengandung hingga 80% air . Selama batang pisang ini telah dipelajari untuk digunakan sebagai pakan ternak karena hasil kadar selulosa lignin rendah. Penggunaan batang pisang tetap menjanjikan untuk kadar glukosa tanaman pisang bisa mensuplai sendiri.

Sebagai media tanam, batang pohon pisang dapat digunakan untuk berkebun sayuran. Caranya pun cukup mudah :

  1. Buat penyangga kayu untuk menahan batang pisang yang akan ditempatkan horizontal sehingga tidak menggelinding dan stabil.
  2. Selanjutnya buatlah lubang-lubang ke dalam batang pisang dan buat dengan bentuk mineral piala dengan ukuran besar kira lebar sekitar 15 cm dan 10 cm dengan menggunakan pisau. Jarak antara lubang antara 15-20 cm. Satu batang pisang dapat dibuat 2 jalur lubang.
  3. Setelah lubang tersebut siap, isi lubang tersebut dengan tanah dan kompos (sampah organik), tambahkan sedikit pasir dan kascing jika ada, ke dalam lubang batang pisang sebagai media tanam.
  4. Diamkan selama 2-3 hari sebelum ditanami benih sayuran. Setelah itu tanam sayuran ke dalam lubang tersebut sesuai dengan kehendak Anda.

Model pengolahan seperti ini sama dengan langkah-langkah berkebun dengan menggunakan media bambu atau pipa atau botol plastik. Satu batang pohon pisang dapat digunakan 2-3 kali panen tananaman sayuran, tergantung pada kondisi batang pisang dan jenis tanaman sayurannya tersebut.

Sumber : disadur dari berbagai sumber

ISO 26000 sebagai Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Pengertian CSR (Corporate social responsibility)
CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. )1

Latar Belakang Sejarah CSR (Corporate social responsibility).
Menilik sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut. )2

Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainibility development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata. )3

Lahirnya Konsep CSR
Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ; (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat. )4

Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility). Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan corporate social responsibility. )5

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.)6

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat.)7

Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama. )8

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. )9

Kelahiran ISO 26000 sebagai Guidance CSR
Pada bulan September 2004, ISO (International Organization for Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working group) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility. )10

Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu Rio Earth Summit on the Environment  tahun 1992 dan World Summit on Sustainable Development (WSSD)  tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan. )11

Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan Strategic Advisory Group on Social Responsibility pada tahun 2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan pre-conference dan conference bagi negara-negara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak. Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. )12

Memahami ISO 26000
ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan Iso 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.)13

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu: )14

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Organizational Governance (governance organisasi)

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: )15

* Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
* Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
* Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
* Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya seperti aspek lingkungan, maka perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosial. Misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh. Contoh lain, misalnya suatu perusahaan memberikan kepedulian terhadap pemasok perusahaan yang tergolong industri kecil dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi yang lebih cepat kepada pemasok UKM. Secara logika produk atau jasa tertentu yang dihasilkan UKM pada skala ekonomi tertentu akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh UKM. Namun UKM biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan yang memadai dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jika perusahaan membantu pemasok UKM tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah melaksanakan bagian dari tanggung jawab sosialnya. )16

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi: )17

* Kepatuhan kepada hukum
* Menghormati instrumen/badan-badan internasional
* Menghormati stakeholders dan kepentingannya
* Akuntabilitas
* Transparansi
* Perilaku yang beretika
* Melakukan tindakan pencegahan
* Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

Pada pertemuan tim yang ketiga tanggal 15-19 Mei 2006 yang dihadiri 320 orang dari 55 negara dan 26 organisasi internasional itu, telah disepakati bahwa ISO 26000 ini hanya memuat panduan (guidelines) saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan karena ISO 26000 ini memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO-ISO lainnya. )18

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia. )19


Implementasi ISO 26000

Badan Standarisasi Internasional ISO sejak November 2010 telah mengeluarkan ISO-26000 sebagai ‘Panduan’tentang Tanggung Jawab Sosial, yang bukan dimaksudkan sebagai sebuah ‘standar’ atau kebutuhan sertifikasi CSR, tetapi benar-benar sebuah ‘guidance’ atau panduan yang dapat ‘memandu’ penerapan Tanggung Jawab Sosial oleh organisasi apapun. )20

Sebagai salah satu dari 157 negara yang meratifikasi ISO-26000, Indonesia dapat menjadikan ISO 26000 ini benar-benar sebagai acuan penerapan CSR. Untuk itulah, Kadin terpanggil untuk menggagas acara diskusi ini, yang tentunya sebagai sebuah awal dari perjalanan yang cukup panjang untuk mendapatkan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dapat dirangkum untuk menjadi “Panduan Umum” Tanggung Jawab Sosial di Indonesia.)21

108CSR.com – ISO 2600 sebagai pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan oleh semua jenis organisasi, baik itu sektor swasta maupun pelayanan masyarakat, di negara maju maupun negara berkembang. Namun yang terpenting, 7 prinsip nilai yang terkandung di dalamnya yang harus diterjemahkan di lapangan secara  kreatif dan kontekstual.

Kreatif sendiri mengadung arti kata kunci keberhasilan suatu program CSR dalam pengertian ini tidak selalu bergantung pada jumlah dana, tetapi tergantung pada kreativitas pelaksanaan CSR yang bernilai tambah tinggi. Dan patut di ingat ISO 26000 bersifat sukarela dan hanya memuat prinsip umum. Soal inplementasinya ada pada wewenang perusahaan dan lembaga. )22

Sedangkan kreatif berarti para pelaku usaha juga  dituntut untuk bisa menerjemahkan pelaksanaan CSR tersebut sesuai dengan kapasitas organisasi, seperti  ketersediaan SDM.)23

Anggaran dan sarana prasarana bagi pelaksanaan CSR tersebut di lingkungan dunia usaha tersebut beroperasi. Sedangkan kontekstual mengandung  arti, dibutuhkan kepiawaian top manajemen atau manajemen organisasi SR di berbagai unit bisnis, organisasi publik dan organisasi sosial agar menetapkan program SR yang relevan dan tepat dengan kebutuhan sosial dan lingkungan di tempat organisasi tersebut. )24

Hal ini penting untuk digaris bawahi bahwa ISO 26000  sendiri mengatakan hal tersebut sebagai petunjuk (guidance) bukan panduan detail (guideline) yang harus anda ikuti secara item-per item.)25

Seperti yang disampaikan, Datuk Marina Muhammad mewakili Deputy Minister of Science,Technology and Innovation pada Workshop ISO 26000 di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu, menggaris bawahi bahwa ISO 26000 adalah standar yang penting dan sangat ditunggu, karena meskipun masalah SR bukan masalah yang baru, guidance ini diperlukan agar dapat diterapkan dengan referensi dan pemahaman yang diakui secara global.)26

Berbagai isu penting seperti renewable energy, water pollution, recognition worker right dan related activities to SR telah mewarnai pengembangan ISO 26000. Standar ini juga  menjawab kepentingan hollistic sustainable development di negara tersebut.)27

Sedangkan di Indonesia , jumlah dana yang dikeluarkan perusahaan mencapai 10 sampai 20 triliun per tahun untuk pemberdayaan masyarakat.

“Indonesia patut berbangga, karena masih punya banyak dermawan. Meski kemiskinan masih mendera sebuah bangsa yang berusia 65 tahun ini tapi tak perlu begitu resah apalagi putus asa, karena banyak pejuang sosial dan sosial enterpreneur yang secara konsisten terus berjuang untuk mengentaskan kemiskinan. Angka Kemiskinan memang masih cukup tinggi yakni sekitar 30 juta orang lebih dan dunia usaha tangguh di Indonesia diperkirakan sejumlah 50 Ribu. Bila masing-masing perusahaan mau melakukan CSR dan memberdayakan Kaum Miskin, maka tugas 1 perusahaan cukup memandirikan 600 orang miskin,” ungkap Menko Kesra Agung Laksono, belum lama ini.)28

Bagaimanapun ISO 26000 adalah isu penting dan strategis bagi Indonesia maupun berbagai negara lainnya di seluruh dunia, yang sebenarnya masalah SR juga telah berkembang dan dilaksanakan oleh pelaku usaha di Indonesia dalam beberapa tahun yang lalu, namun karena belum adanya guidance atau standar yang jelas maka implementasinya sangat bervariasi dan mungkin kurang efektif.)29

Karena itu dengan dipublikasikannya ISO 26000, Indonesia sebagaimana negara lainnya perlu segera menyusun langkah-langkah nyata bagaimana mempromosikan dan mendorong implementasi ISO 26000. (*) )30

Dikutip dari berbagai sumber:
Kutipan 1 s/d 19 diambil dari Halaman Web Achmad Daniri, 17 Januari 2008, Link sumber : http://www.madani-ri.com/2008
Kutipan 20 s/d 21 diambil dari halaman web : http://www.kadin-indonesia.or.id
Kutipan 22 s/d 30 diambil dari halaman web http://www.108csr.com/home/top_story.php?id=164

Core-mengo

Sekitar tahun 2008 diinisiasi sebuah kelompok kerja kreatif ‘mengo’. Setelah menangani setidaknya beberapa mitra seperti Aceh Partnership in Health, Dinas Kesehatan Bireuen, Working Group Beusaboh Pakat, OXFAM, American Red Cross, dll setidaknya core competence layanan mengo sesuai untuk pilar perubahan paradigma organisasi yaitu:

  1. Inklusi dan Gender
  2. Akuntabilitas dan manajemen
  3. Entrepreneurship atau Kewirausahaan
  4. Pembangunan berbasis Hak

Keempat pilar ini dapat mendorong perubahan perilaku organisasi dan menggeser paradigma organisasi, baik pemerintahan maupun nonpemerintahan.

new governance paradigm 2012

Keempat pilar tersebut diejawantahkan ke dalam tools-tools terpakai dan teruji, dan dapat pula ditumbuhkembangkan dalam pengembangan progresif organisasi dalam coaching atau tailor made.

Pendekatan Negosiasi (dalam Akses SDA)

Pendekatan Negosiasi sebagai Alat Pelibatan Publik ke dalam Pengelolaan Air di Indonesia

Pendekatan Negosiasi digunakan Perkumpulan Telapak dalam penanganan masalah SDA. Indonesia berhadapan dengan beberapa permasalahan dalam manajemen sumber daya air. Sering terjadi banjir pada musim penghujan, kekurangan air pada musim kemarau atau musim kering, terjadinya kasus-kasus pencemaran air yang mengkhawatirkan, dan juga terjadinya pendistribusian air yang tidak merata antara petani kaya dan petani miskin dalam proses irigasi dan pembatasan akses di dalam pedesaan dan perkotaan untuk mendapatkan air bersih yang cukup. Masalah seperti ini terkait dengan kelembagaan di dalam aspek manajemen pengaturan perairan, seperti: tanggung jawab yang dibebankan di departemen yang berbeda, pengaturan dan kebijakan yang tidak memuaskan; dan ketidak efisiensian dalam penggunaan air karena rendahnya kesadaran pengguna air.

Dalam rangkaian kegiatannya, kita mendasari pada hal-hal yang mendorong orang banyak untuk berpikir lebih untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk kampung tempatnya tinggal. Inisiatif lokal ini menjadi inti dari Pendekatan Negosiasi. Perkumpulan Telapak sebagai NGO di luar pengguna air langsung seperti petani pemakai air, para pengusaha swasta yang menggunakan air sungai sebagai sumber produksinya, dsb. Oleh karenanya diperlukan mekanisme pelibatan publik yang sesuai dengan kondisi ini.

Pendekatan Negosiasi dan Pengelolaan Air di Indonesia

Sejak tahun 2001, sekelompok NGO memulai mensistematisasi konsep ‘Negotiated Approach’ yang selanjutnya disebut Pendekatan Negosiasi, yang selama ini sudah mereka terapkan di dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Integrated River Basin Management; IRBM) yang kemudian dimodifikasi menjadi Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resource Management; IWRM). Tujuannya untuk membangun sebuah kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat bisa hidup dan bekerja di sebuah wilayah tangkapan air dan daerah aliran sungai. Sehingga terjadi pembangunan dan implementasi penggunaan konsep pengelolaan lokal dan aktivitas-aktivitasnya. Dan di sisi lain bisa mempengaruhi para pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Pendekatan NA menekankan adanya kebutuhan sebuah desain baru pembentukan kebijakan, dimana fokusnya memasukkan kelompok-kelompok kunci, misalnya aktor lokal, sebagai pelaku sesungguhnya dan terlibat di setiap tahapan pembentukan kebijakan.

Pendekatan NA mengharapkan para pengambil keputusan di tingkat lokal, regional dan nasional, begitu juga donor dan agen-agen multilateral, agar mengenali pentingnya peran aktor lokal yang memegang peranan dalam pengelolaan air yang berkelanjutan. Begitu juga pentingnya melibatkan aktor lokal ini ke dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan air dan pengambilan keputusan yang menyangkut daerahnya.

Berlawanan dengan top-down, maka cara kerja NA dimulai dengan tingkat lokal, dan menuntut terjadinya sebuah perubahan hubungan kekuasaan (bergeser dari tingkat pusat ke lokal). NA mengutamakan kepentingan manusia dan alam ini, memungkinkan masyarakat di tingkat pengguna air langsung menetapkan sendiri apa saja keperluan dan prioritasnya, dan menegosiasikan kepentingan ini dengan para pihak terkait lainnya.

Pendekatan NA tidak sepenuhnya membutuhkan perubahan cara kerja pengelolaan suatu daerah aliran sungai: NA bisa saja mengasumsikan cara kerja pengelolaan air yang sudah ada berfungsi semestinya, poin utama yang tidak seimbang dan perlu dilihat lagi adalah ketidakhadiran aktor lokal. NA fokus untuk terjadinya penguatan aktor lokal sebagai aktor utama pengambil keputusan. Aktor lokal sudah seharusnya didukung agar mampu menganalisa fakta apa saja yang terjadi dan mampu memformulasikan sebuah usulan kerja (proposal) pengelolaan air yang terintegrasi untuk seluruh daerah aliran sungai. Oleh karenanya terjadi koneksi antara realitas yang ada dan visi lokal pembangunan menurut mereka menuju suatu proses yang lebih tersentral dan sebuah bentuk kelembagaan dan kerangka kebijakan.

Dengan cara pikir yang sama, NA itu tidak meminta adanya suatu praktek pengelolaan yang baru secara total di dalam manajemen DAS. Sebaliknya, analisis yang berbasis tindakan menggunakan alat kerja dan instrumen-instrumen yang ada, termasuk multi-kriteria analisis, GIS, analisis biaya manfaat (cost-benefit analysis), keseimbangan air, hydrological dan model-model analisa iklim dan cuaca, dll.

Karakteristik Kunci

Perbedaan yang pokok antara Pendekatan NA dan apa yang disebut pendekatan partisipatori adalah bahwa NA memusatkan perhatian untuk meyakinkan agar para aktor lokal dikuatkan untuk mampu bernegosiasi dengan pihak terkait lainnya. Juga agar bisa memprakarsai proses-proses pengambilan keputusan, dan untuk mengembangkan strategi-strategi pembangunan dan memasukkan inisiatif ini ke dalam proses-proses pengambilan keputusan di tingkat regional, DAS, dan tingkat nasional. Sementara pendekatan partisipatori yang ada saat ini, mengenali adanya kebutuhan aktor lokal untuk bereaksi terhadap proposal-proposal dan alternatif-alternatif pengelolaan yang ada ditawarkan, daripada mempertimbangkan elemen utama apa saja yang seharusnya ada dan diperlukan sesuai dengan kondisi DAS tersebut.

Perbedaan dasar antara negosiasi – partisipasi:
pada prakteknya partisipasi punya kecenderungan untuk menghindari konflik – sedangkan NA lebih fleksibel, proses pendekatan yang lebih interaktif yang melihat konflik sebagai alternatif sumber energi dalam terjadinya suatu perubahan.

Walapun peta dasar (blue-print) NA tidak bisa diresepkan, elemen-elemen berikut membentuk karakter NA. Dan bisa digunakan sebagai check-list bagi siapa yang tertarik dalam mengimplementasikan NA.

  • Penguatan (empowerment) aktor lokal.
  • Masuknya pengguna air lokal ke dalam semua level proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.
  • Memberi mandat kepada aktor lokal untuk mengemban tugas dan tanggungjawab dimana mereka tepat dan berpengetahuan baik (subsidiary principle).
  • Menggunakan kebijakan yang ada, struktur pengambilan keputusan yang berlaku, untuk melibatkan LSM dan aktor lokal.
  • Menggunakan alat dan instrumen kerja yang ada, meminta Technical Assistance dari ahli yang ada.
  • Tidak ada blue-print: inovasi tiada henti, terus mencari peluang dan kesempatan baru, menggunakan pengetahuan yang ada untuk membentuk kebijakan yang baru.
  • Interaktif, proses terbuka yang mampu bereaksi terhadap rintangan-rintangan yang tersembunyi yang datang selama proses, seperti lokal agenda dan interest lama yang sudah ada sebelumnya.

http://www.telapak.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=51&lang=id

    The Human Rights-Based Approach: UN introduction

    The UN Secretary-General’s Programme for Reform (1997), and its second phase, An Agenda for Further Change (2001), called upon UN Agencies to make human rights a cross-cutting priority for the UN system. In 2003, a group of UN agencies committed to integrating human rights into their national development cooperation programmes by adopting the Common Understanding on a rights-based approach.

    Before 1997, most UN development agencies pursued a ‘basic needs’ approach: They identified basic requirements of beneficiaries and either supported initiatives to improve service delivery or advocated for their fulfilment.

    There is a critical distinction: A need not fulfilled leads to dissatisfaction. In contrast, a right that is not respected leads to a violation, and its redress or reparation can be legally and legitimately claimed. A human rights-based approach to programming differs from the basic needs approach in that it recognizes the existence of rights. It also reinforces capacities of duty bearers (usually governments) to respect, protect and guarantee these rights.

    Governments have three levels of obligation: to respect, protect and fulfil every right.

    • To respect a right means refraining from interfering with the enjoyment of the right.
    • To protect the right means enacting laws that create mechanisms to prevent violation of the right by state authorities or by non-state actors. This protection is to be granted equally to all.
    • To fulfil the right means to take active steps to put in place institutions and procedures, including the allocation of resources to enable people to enjoy the right. A rights-based approach develops the capacity of duty-bearers to meet their obligations and encourages rights holders to claim their rights.

    Rights are indivisible, interdependent and interrelated. The human rights-based approach focuses on those who are most vulnerable, excluded or discriminated against.

    The human rights-based approach constitutes a framework of action as well as a methodological tool in the context of reforms in a changing world. This approach is also expected to achieve results: sustained progress towards respect of human rights, development, peace, security, eradication of poverty, and achievement of the Millennium Development Goals.

    Rights-based Approach in Development (FAQ)

    What are rights in development?

    People are at the centre of concerns for sustainable development. The international community has therefore pledged to eradicate poverty, to promote full and productive employment, and to foster social integration to achieve stable, safe and just societies for all.

    What is development from a human rights perspective?

    The rights-based definition of development in the Declaration on the Right to Development sees it as a comprehensive economic, social, cultural and political process.

    What is a rights-based approach to development?

    A rights-based approach to development is a conceptual framework for the process of human development that is normatively based on international human rights standards and operationally directed to promoting and protecting human rights.

    Is there only one rights-based approach?

    There is no single, universally agreed rights-based approach, although there may be an emerging consensus on the basic constituent elements.

    Are rights-based approaches new?

    While it has recently received unprecedented attention, the idea of rights-based approaches is not a new concept. Many of its elements have been tried and tested for years.

    How do rights-based approaches differ and what is the value added?

    Rights-based approaches bring the promise of more effective, more sustainable, more rational and more genuine development processes.

    What are the main development concerns of indigenous peoples?

    National development processes have often failed to include the free and meaningful participation of indigenous peoples.

    What about the gender dimension of development?

    Rights-based approaches to development emphasize non-discrimination, attention to vulnerability and empowerment. Women and girls are among the first victims of discrimination. In fact, it is consider also the inclusion of person with special needs, including person with disabilities to realize equal rights.

    *

    Rights Based Approach Society (Delhi) has adopted Rights Based Approaches to strive for a sustainable development of underdeveloped part of the Community.

    Is One Woman Enough for Any Man?

    Which best describes your relationship styles? Select one of the following:

    (1) Monogamous
    (2) Serially monogamous
    (3) Ambiguously monogamous
    (4) Mildly polygamous
    (5) Polygamous

    Relax. If you checked anything, you’re right. Evolutionary psychologists have never been to find the right language to describe our peculiar approach of mating. We practice mostly monogamy, but is that natural or are we boxed in by social and religious mores? Besides humans, only about three per cent mammals pair up. Anthropological surveys of traditional cultures conducted in the past century found that more than 80 per cent allowed polygyny. i.e., a man could take more than one wife, meanwhile polyandrous societies, in which a woman can take more than one man, are rare. The evidence is clear that we have evolved as “mildly polygynous creatures”, argue evolutionary psychologist David Barash and his wife, psychiatrist Judith Lipton in The Myth of Monogamy. However, even when polygyny is okey, few men partake. This is almost always out of necessity rather than by choice, Barash says — “Either they are’nt enough surplus women or a man lacks the fund and/or skill to negotiate and sustain the arrangement.

    Because we humans remain with each partner for as long as we can after the romantic wears off, many scientists adopted the phrase “serial monogamy”. Helen Fisher, the author of Why We Love, likes to recall a story about Margaret Mead. When asked why her marriages had all failed, the fame anthropologist responded, “I beg you pardon, I had three marriages, and none of them were failure.”

    Although US divorce data support the notion of seven-year itch, Fisher believes couple feel an instinctual urge to split after four years. That’s about the time, she argued, that a child born in a hunter-gatherer society is self-sufficient enough to join a communcal play group and raised by other members of the band. The father and mother can than search for new mates — he for someone younger, and she for someone older and richer — an bear children with a variety of genetic structures, increasing the odds that more of them will survive. The fact that most men dont flee is “a remarkable triumph of the female brain and will”, writes geneticist Anne Moir inBrain Sex, “In sexual and evolutionary terms, there is nothing in marriage for men”. So why do we stay? One argument is that we recognize widespread female promiscuity would make it harder to know if a child is ours. We also stick around because, unlike other primates, humans are born with underdeveloped brains so the skull can squeeze through a female pelvis, leaving our offspring so helpless they require two parents to survive. By the time a child can walk and talk, a few years later, and Daddy is ready to bolt, Mama may well be pregnant again. Where does the time go? Kids continue to weigh on a marriage as long as they are around; one study of 500 families found the lowest point of satisfaction arrives at Stage V, when the children become teenagers. However, in the next three stages — VI, VII and VIII, after the kids leave home — the ratings rise again. Hang in there.

    —–
    Chip Rowe, Playboy USA Magazine, March 2008, p.100.

    Secret of Success

    A young man asked Socrates the secret of Success. Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. They met.

    Socrates asked the young man to walk with him towards the river.

    When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise and ducked him into the water. The man struggled to get out but Socrates was strong and kept him there until he started turning blue.

    The young man struggled hard and finally managed to get out and the first thing he did was to gasp and take deep breath. Socrates asked ‘What you wanted the most when you were there?’ The man replied ‘Air’.

    Socrates said ‘that’s the most secret to success. When you want success as badly as you wanted air, you will get it. There is no other secret’.

    The Difference between FOCUSING on PROBLEMS and FOCUSING on SOLUTIONS

    Case # 1 : When NASA began the launch of astronauts into space, they found out that the pens would not work at zero gravity (ink will not flow down to the writing surface).

    Solution # 1 : To solve this problem, it took them one decade and $12 million. They developed a pen that worked at zero gravity, upside down, underwater, in practically any surface including crystal and in a temperature range from below freezing to over 300 degrees C.

    Solution # 2 : And what did the Russians do…?? They used a pencil.

    Case # 2 : One of the most memorable case studies on Japanese management was the case of the empty soapbox, which happened in one of Japan ‘s biggest cosmetics companies. The company received a complaint that a consumer had bought a soapbox that was empty.

    Immediately the authorities isolated the problem to the assembly Line, which transported all the packaged boxes of soap to the delivery department. For some reason, one soapbox went through the assembly line empty.

    Management asked its engineers to solve the problem.

    Solution # 1 : Post-haste, the engineers worked hard to devise an X-ray machine with high-resolution monitors manned by two people to watch all the soapboxes that passed through the line to make sure they were not empty. No doubt, they worked hard and they worked fast but they spent a whoopee amount to do so.

    Solution # 2 : But when a rank-and-file employee in a small company was posed with the same problem, he did not get into complications of X-rays, etc., but instead came out with another solution.

    He bought a strong industrial electric fan and pointed it at the assembly line. He switched the fan on, and as each soapbox passed the fan, it simply blew the empty boxes out of the line.

    Moral
    · Always look for simple solutions.
    · Devise the simplest possible solution that solves the problems.
    · Always focus on solutions & not on problems

    Religion between Discrimination and Tolerance

    In a state of tolerance in America, an atheist created a case against the upcoming Easter and Passover holy days. He hired an attorney to bring a discrimination case Against Christians, Jews and observances of their holy days. The argument was that it was unfair that atheists had no such recognized days. The case was brought before a judge. After listening to the passionate presentation by the lawyer, the judge banged his gavel declaring,”Case dismissed!”

    The lawyer immediately stood objecting to the ruling saying, “Your honor, how can you possibly dismiss this case? The Christians have Christmas, Easter and others. The Jews have Passover, Yom Kippur and Hanukkah, yet my client and all other atheists have no such holidays.” The judge leaned forward in his chair saying, “But you do. Your client, counsel, is woefully ignorant.” The lawyer said, “Your Honor, we are unaware of any special observance or holiday for atheists.”

    The judge said, “The calendar says April 1st is April Fools Day. Psalm 14:1 states, ‘The fool says in his heart, there is no God.’ Thus, it is the opinion of this court, that if your client says there is no God, then he is a fool. Therefore, April 1st is his day. Court is adjourned.