Pendekatan Negosiasi (dalam Akses SDA)

Pendekatan Negosiasi sebagai Alat Pelibatan Publik ke dalam Pengelolaan Air di Indonesia

Pendekatan Negosiasi digunakan Perkumpulan Telapak dalam penanganan masalah SDA. Indonesia berhadapan dengan beberapa permasalahan dalam manajemen sumber daya air. Sering terjadi banjir pada musim penghujan, kekurangan air pada musim kemarau atau musim kering, terjadinya kasus-kasus pencemaran air yang mengkhawatirkan, dan juga terjadinya pendistribusian air yang tidak merata antara petani kaya dan petani miskin dalam proses irigasi dan pembatasan akses di dalam pedesaan dan perkotaan untuk mendapatkan air bersih yang cukup. Masalah seperti ini terkait dengan kelembagaan di dalam aspek manajemen pengaturan perairan, seperti: tanggung jawab yang dibebankan di departemen yang berbeda, pengaturan dan kebijakan yang tidak memuaskan; dan ketidak efisiensian dalam penggunaan air karena rendahnya kesadaran pengguna air.

Dalam rangkaian kegiatannya, kita mendasari pada hal-hal yang mendorong orang banyak untuk berpikir lebih untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk kampung tempatnya tinggal. Inisiatif lokal ini menjadi inti dari Pendekatan Negosiasi. Perkumpulan Telapak sebagai NGO di luar pengguna air langsung seperti petani pemakai air, para pengusaha swasta yang menggunakan air sungai sebagai sumber produksinya, dsb. Oleh karenanya diperlukan mekanisme pelibatan publik yang sesuai dengan kondisi ini.

Pendekatan Negosiasi dan Pengelolaan Air di Indonesia

Sejak tahun 2001, sekelompok NGO memulai mensistematisasi konsep ‘Negotiated Approach’ yang selanjutnya disebut Pendekatan Negosiasi, yang selama ini sudah mereka terapkan di dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Integrated River Basin Management; IRBM) yang kemudian dimodifikasi menjadi Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resource Management; IWRM). Tujuannya untuk membangun sebuah kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat bisa hidup dan bekerja di sebuah wilayah tangkapan air dan daerah aliran sungai. Sehingga terjadi pembangunan dan implementasi penggunaan konsep pengelolaan lokal dan aktivitas-aktivitasnya. Dan di sisi lain bisa mempengaruhi para pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Pendekatan NA menekankan adanya kebutuhan sebuah desain baru pembentukan kebijakan, dimana fokusnya memasukkan kelompok-kelompok kunci, misalnya aktor lokal, sebagai pelaku sesungguhnya dan terlibat di setiap tahapan pembentukan kebijakan.

Pendekatan NA mengharapkan para pengambil keputusan di tingkat lokal, regional dan nasional, begitu juga donor dan agen-agen multilateral, agar mengenali pentingnya peran aktor lokal yang memegang peranan dalam pengelolaan air yang berkelanjutan. Begitu juga pentingnya melibatkan aktor lokal ini ke dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan air dan pengambilan keputusan yang menyangkut daerahnya.

Berlawanan dengan top-down, maka cara kerja NA dimulai dengan tingkat lokal, dan menuntut terjadinya sebuah perubahan hubungan kekuasaan (bergeser dari tingkat pusat ke lokal). NA mengutamakan kepentingan manusia dan alam ini, memungkinkan masyarakat di tingkat pengguna air langsung menetapkan sendiri apa saja keperluan dan prioritasnya, dan menegosiasikan kepentingan ini dengan para pihak terkait lainnya.

Pendekatan NA tidak sepenuhnya membutuhkan perubahan cara kerja pengelolaan suatu daerah aliran sungai: NA bisa saja mengasumsikan cara kerja pengelolaan air yang sudah ada berfungsi semestinya, poin utama yang tidak seimbang dan perlu dilihat lagi adalah ketidakhadiran aktor lokal. NA fokus untuk terjadinya penguatan aktor lokal sebagai aktor utama pengambil keputusan. Aktor lokal sudah seharusnya didukung agar mampu menganalisa fakta apa saja yang terjadi dan mampu memformulasikan sebuah usulan kerja (proposal) pengelolaan air yang terintegrasi untuk seluruh daerah aliran sungai. Oleh karenanya terjadi koneksi antara realitas yang ada dan visi lokal pembangunan menurut mereka menuju suatu proses yang lebih tersentral dan sebuah bentuk kelembagaan dan kerangka kebijakan.

Dengan cara pikir yang sama, NA itu tidak meminta adanya suatu praktek pengelolaan yang baru secara total di dalam manajemen DAS. Sebaliknya, analisis yang berbasis tindakan menggunakan alat kerja dan instrumen-instrumen yang ada, termasuk multi-kriteria analisis, GIS, analisis biaya manfaat (cost-benefit analysis), keseimbangan air, hydrological dan model-model analisa iklim dan cuaca, dll.

Karakteristik Kunci

Perbedaan yang pokok antara Pendekatan NA dan apa yang disebut pendekatan partisipatori adalah bahwa NA memusatkan perhatian untuk meyakinkan agar para aktor lokal dikuatkan untuk mampu bernegosiasi dengan pihak terkait lainnya. Juga agar bisa memprakarsai proses-proses pengambilan keputusan, dan untuk mengembangkan strategi-strategi pembangunan dan memasukkan inisiatif ini ke dalam proses-proses pengambilan keputusan di tingkat regional, DAS, dan tingkat nasional. Sementara pendekatan partisipatori yang ada saat ini, mengenali adanya kebutuhan aktor lokal untuk bereaksi terhadap proposal-proposal dan alternatif-alternatif pengelolaan yang ada ditawarkan, daripada mempertimbangkan elemen utama apa saja yang seharusnya ada dan diperlukan sesuai dengan kondisi DAS tersebut.

Perbedaan dasar antara negosiasi – partisipasi:
pada prakteknya partisipasi punya kecenderungan untuk menghindari konflik – sedangkan NA lebih fleksibel, proses pendekatan yang lebih interaktif yang melihat konflik sebagai alternatif sumber energi dalam terjadinya suatu perubahan.

Walapun peta dasar (blue-print) NA tidak bisa diresepkan, elemen-elemen berikut membentuk karakter NA. Dan bisa digunakan sebagai check-list bagi siapa yang tertarik dalam mengimplementasikan NA.

  • Penguatan (empowerment) aktor lokal.
  • Masuknya pengguna air lokal ke dalam semua level proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.
  • Memberi mandat kepada aktor lokal untuk mengemban tugas dan tanggungjawab dimana mereka tepat dan berpengetahuan baik (subsidiary principle).
  • Menggunakan kebijakan yang ada, struktur pengambilan keputusan yang berlaku, untuk melibatkan LSM dan aktor lokal.
  • Menggunakan alat dan instrumen kerja yang ada, meminta Technical Assistance dari ahli yang ada.
  • Tidak ada blue-print: inovasi tiada henti, terus mencari peluang dan kesempatan baru, menggunakan pengetahuan yang ada untuk membentuk kebijakan yang baru.
  • Interaktif, proses terbuka yang mampu bereaksi terhadap rintangan-rintangan yang tersembunyi yang datang selama proses, seperti lokal agenda dan interest lama yang sudah ada sebelumnya.

http://www.telapak.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=51&lang=id

    Advertisements

    The Human Rights-Based Approach: UN introduction

    The UN Secretary-General’s Programme for Reform (1997), and its second phase, An Agenda for Further Change (2001), called upon UN Agencies to make human rights a cross-cutting priority for the UN system. In 2003, a group of UN agencies committed to integrating human rights into their national development cooperation programmes by adopting the Common Understanding on a rights-based approach.

    Before 1997, most UN development agencies pursued a ‘basic needs’ approach: They identified basic requirements of beneficiaries and either supported initiatives to improve service delivery or advocated for their fulfilment.

    There is a critical distinction: A need not fulfilled leads to dissatisfaction. In contrast, a right that is not respected leads to a violation, and its redress or reparation can be legally and legitimately claimed. A human rights-based approach to programming differs from the basic needs approach in that it recognizes the existence of rights. It also reinforces capacities of duty bearers (usually governments) to respect, protect and guarantee these rights.

    Governments have three levels of obligation: to respect, protect and fulfil every right.

    • To respect a right means refraining from interfering with the enjoyment of the right.
    • To protect the right means enacting laws that create mechanisms to prevent violation of the right by state authorities or by non-state actors. This protection is to be granted equally to all.
    • To fulfil the right means to take active steps to put in place institutions and procedures, including the allocation of resources to enable people to enjoy the right. A rights-based approach develops the capacity of duty-bearers to meet their obligations and encourages rights holders to claim their rights.

    Rights are indivisible, interdependent and interrelated. The human rights-based approach focuses on those who are most vulnerable, excluded or discriminated against.

    The human rights-based approach constitutes a framework of action as well as a methodological tool in the context of reforms in a changing world. This approach is also expected to achieve results: sustained progress towards respect of human rights, development, peace, security, eradication of poverty, and achievement of the Millennium Development Goals.

    Rights-based Approach in Development (FAQ)

    What are rights in development?

    People are at the centre of concerns for sustainable development. The international community has therefore pledged to eradicate poverty, to promote full and productive employment, and to foster social integration to achieve stable, safe and just societies for all.

    What is development from a human rights perspective?

    The rights-based definition of development in the Declaration on the Right to Development sees it as a comprehensive economic, social, cultural and political process.

    What is a rights-based approach to development?

    A rights-based approach to development is a conceptual framework for the process of human development that is normatively based on international human rights standards and operationally directed to promoting and protecting human rights.

    Is there only one rights-based approach?

    There is no single, universally agreed rights-based approach, although there may be an emerging consensus on the basic constituent elements.

    Are rights-based approaches new?

    While it has recently received unprecedented attention, the idea of rights-based approaches is not a new concept. Many of its elements have been tried and tested for years.

    How do rights-based approaches differ and what is the value added?

    Rights-based approaches bring the promise of more effective, more sustainable, more rational and more genuine development processes.

    What are the main development concerns of indigenous peoples?

    National development processes have often failed to include the free and meaningful participation of indigenous peoples.

    What about the gender dimension of development?

    Rights-based approaches to development emphasize non-discrimination, attention to vulnerability and empowerment. Women and girls are among the first victims of discrimination. In fact, it is consider also the inclusion of person with special needs, including person with disabilities to realize equal rights.

    *

    Rights Based Approach Society (Delhi) has adopted Rights Based Approaches to strive for a sustainable development of underdeveloped part of the Community.